Penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian menurut peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 dalam perspektif maslahah mursalah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Linafsi, Madha Suci (2012) Penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian menurut peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 dalam perspektif maslahah mursalah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Madha Suci Linafsi_C03208045.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul Penggunaan Senjata Api dalatn Tugas Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maslahah Mursalah ini adalah basil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : bagaimanakah penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian menurut Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan bagaimanakah perspektif mashlahah mursalah terkait penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009. Penelitian ini bersifat deslcriptif analitis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer (perundang-undangan) dan sekunder (buku-buku) sedangkan telcnik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentatif yalcni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dan i peraturan perundang-undangan, buku, disertasi, artikel dan sumber lain yang berkait an dengan penulisan in Telcnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah organizing, dan analizing,. Analisis data menggunakan analisis data induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tent ang Penggunaan Kekuat an dalam Tindakan Kepolisian tidak hanya prinsip saja yang ditekankan. Namun juga terkait dengan pelatihan, pengawasan, maupun pengendalian dalam penggunaan senjata api di lapangan. Peraturan ini tidak serta merta berdiri sendiri namun antara satu dengan yang lain saling berhubungan. Perkap Nomor 1 Tahun 2009 merupakan amanat UU Nomor 2 Tahun 2002. Selain itu berkenaan dengan hak asasi manusia terkait dengan senjata api diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Pada pelalcsanan dilapangan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 diwujudkan melalui Surat Keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ditinjau dan i persyaratan maslahah mursalah baik dan i pendapat Syatibi, Al-Ghazali, Abdul Wahab Khallaf, dan teori Malik, serta ditinjau tingkatan maslahah mursalah, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menurut analisis telah memenuhinya. Dimana dijelaskan bahwa esensi dan i peraturan ini adalah melindungi jiwa, harta dan kehormatan kesusilaan. Sedangkan jiwa, harta dan kehormat an merupakan tiga dan i lima tingkatan maslahah mursalah. Sehingga dapat ditari kesimpulan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah memenuhi maslahah mursalah yang bersifat jal-bul manfa'ah wa darul madlarah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada penulis berharap agar pengawasan dan sanksi hukum bagi aparat yang melanggar peraturan tersebut dipertegas. Sehingga dapat menekan angka penyalahgunaan senjata api dalam tugas-tugas kepolisian.