Perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi kejahatan layering (heavy soaping) dalam bentuk funds wire menurut pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Akbar, Mochammad Fahd (2012) Perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi kejahatan layering (heavy soaping) dalam bentuk funds wire menurut pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Mochammad Fahd Akbar_C03208053.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian literatur (studi pustaka) tentang "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kejahatan Layering (Heavy Soaping) Dalam Bentuk Funds Wire Menurut Pasal 3 Ayat 1 Huruf b UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah sanksi pidana terhadap kejahatan Layering (heavy Soaping) dalam bentuk Fund Wire menurut Pasal 3 Ayat 1 Huruf b UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Bagaimanakah pandangan hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana Layering (heavy Soaping)dalam bentuk Funds Wire dalam kasus Layering ('eavy soaping)?. Jenis penelitian ini mengunakan penelitian kepustakaan, yaitu merujuk pada beberapa buku/literatur yang membahas materi yang bersangkutan dengan tindak pidana kejahatan Layering (Heavy Soaping) dalam bentuk Funds Wire dan i undang-undang maupun buku-buku dan kemudian dan i data-data tersebut dipandang berdasarkan hukum pidana Islam dengan teknik bibliografi dan penulis menggunakan juga deskriptif analisis dengan kerangka deduktif. Hasil penilitian menyimpulkan bahwa sanksi tindak pidana Layering (heavy soaping) dalam bentuk Funds Wire bila ditinjau dan i pandangan hukum Islam, dikaSegorikan kepada jarimah ta'zir atas kemaslahatan umum (maslahab al mursalab), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (jarimah) yang tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh syara' dan nyata-nyata mengganggu kemaslahatan umum. Melalui konsep jarimah ta 'firdengan pendekatan unsur-unsur umum maupun khusus jarimah. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta'zir hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntut an kemaslahatan. Pada jarimah tazirini, al-Qur'an dan al-Hadistidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumannya, dan Mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku layering (Heavy soaping) dalam bentuk Funds Wire, dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa penjara yang dibatasi waktunya. Oleh karena itu, saran bagi aparat untuk mengidentifIkasi perkembangan teknologi inforniasi dunia keuangan dalam praktek pencucian uang. Yang kedua, tindak pidana pencucian adalah tindak pidana yang menghasilkan dana yang besar dan merugikan perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu, bagi pelaku hendaknya dapat disita seluruh asset dan kekeyaannya untuk menutupi kerugian Negara.