Analisis prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah dengan collateral petok D di KSU (Koperasi Serba Usaha) MADANI Sepanjang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fitriyah, Fidayatul (2018) Analisis prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah dengan collateral petok D di KSU (Koperasi Serba Usaha) MADANI Sepanjang. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL Surabaya.

Preview

Text
Fidayatul Fitriyah_G94214140.pdf
Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan informasi yang didapat dari wawancara terhadap staff operasional dan pembukuan serta staff pemasaran dan pembiayaan yang mengetahui tentang prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah dengan collateral petok D di KSU MADANI Sepanjang. Anggota yang melakukan pembiayaan murabahah di KSU MADANI Sepanjang tahun 2015 sejumlah 372 meningkat menjadi 396 anggota pada tahun 2017. Analisis prinsip 5C yang diterapkan di KSU MADANI Sepanjang mengakibatkan pembiayaan bermasalah pada tahun 2015 sejumlah 35 anggota menurun pada tahun 2017 dengan jumlah anggota 27 yang melakukan pembiayaan bermasalah. Sedangkan anggota KSU MADANI Sepanjang yang menjaminkan aset berupa petok D sejumlah 30 orang, semua anggota yang menjaminkan petok D dalam membayar angsuran pembiayaan adalah lancar.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam melakukan analisis prinsip 5C pada akad pembiayaan murabahah di KSU MADANI Sepanjang yang berguna untuk meminimalisasi pembiayaan bermasalah dengan memberikan pembinaan dan menjalin silaturrahmi anggota berjalan dengan baik. Sedangkan collateral berupa petok D dianggap sebagai salah satu surat berharga meskipun surat tersebut dikeluarkan oleh kepala desa. Petok D merupakan jaminan berupa tanah namun mempunyai keterbatasan dalam realisasi pembiayaannya, karena petok D belum mempunyai kedudukan hukum yang kuat karena tidak di dukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.