Tinjauan Fikih Siyasah terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik (periode 2017)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sari, Novita (2018) Tinjauan Fikih Siyasah terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik (periode 2017). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Novita Sari_C75214024.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik dan bagaimanakah analisis fikih siyasah terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani maladministrasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan terjun langsung ke lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur bidang penyelesaian laporan Tim 3 yang bernama Lusy Kurnia febriana, SH, MH dan dengan salajh satu pelapor yang bernama Anik. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fikih Siyasah. Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan yang diatur dalam UUD No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Repubik Indonesia yang menegaskan bahwasannya peran tersebut terdiri dari menerima laporan dugaan maladministrasi, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan sampai dikeluarkannya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Sedangkan dalam konteks Fikih Siyasah peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik ini hampir sama halnya dengan lembaga al-h}isbah yang merupakan lembaga peradilan dalam konteks ketatanegaraan Islam, yang membedakannya adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur merupakan lembaga pengawasan sedangkan al-h}isbah merupakan lembaga peradilan. Rekomendasi berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu seharusnya kewenangan Ombudsman diperluas jadi tidak hanya berkaitan dengan maladministrasi saja. Karena selama penulis melakukan penelitian dilapangan ada beberapa pelapor yang melapor ke situ akan tetapi tidak berkenaan dengan maladministrasi. Selain itu, penyuluhan untuk mengenalkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan jawa Timur harus ditingkatkan lagi agar masyarakat mengenal lebih dalam apa itu sebenarnya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur.