Kedudukan kementerian triumvirat menurut UU no. 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara dalam perspektif Fiqih Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abdullah, Moch. Amir (2010) Kedudukan kementerian triumvirat menurut UU no. 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara dalam perspektif Fiqih Siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Moch. Amir Abdullah_C03206037.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu: Bagaimanakah Kedudukan Kementerian Trumvirat Menurut UU No. 39 Tahun 2008? Bagaimanakah Kekuasaan atau Kewenangan Kementerian Triumvirat di Indonesia? Bagaimanakah Pandangan fiqih Siyasah terhadap Kewenangan Kementerian Trumvirat? Penelitian dalam skripsi ini menggunakan met ode pure legal, yait u prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Artinya, cara kerja ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. maka tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yakni untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Penulis berusaha memperoleh makna yang terkandung beserta implikasi kedudukan kementerian triumvirat, serta menggali semangat, tujuan dan prinsip umum fiqih Sijasah. Untuk melakukan analisis terhadap data digunakan pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari yang umum, yaitu teori Wizirah terhadap permasalahan yang khusus berupa Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Triumvirat menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tent ang Kementerian Negara. Temuan dalam skripsi adalah, Dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disebutkan dengan tegas dalam pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD RI Tahun 1945 dan pasal 5 ayat (1) yaitu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri yaitu Menteri Luar Negeri, dalam negeri yaitu Menteri Dalam Negeri dan pertahanan yang diurus Menteri Pertahanan. Dengan demikian peranan menteri triumvirat sangat substansial dalam hal pemerintahan. Menurut analisis fiqih siyasah bahwa struktur pemerintahan atau susunan kabinet yang dibentuk oleh Presiden RI untuk urusan luar dan dalam dan menetapkan kebijakan negara dikordinasikan oleh wazir tafwi4, dalam konteks Indonesia berbentuk Menteri Kordinator (Menko). Dalam urusan internal dan pengawasan serta membangun efektifitas kebijakan negara, melancarkan komunikasi politik dengan rakyat untuk menjaga stabilitas politik dan pelayanan publik dikontrol oleh wizir tanfi?, dalam konteks Indonesia setara dengan wakil menteri. Struktur yang mapan ini untuk mencegah terjadinya instabilitas politik dan menghindarkan dari vacum of power atau mencegah kekosongan kekuasaan dan ketertiban hukum, dan mencegah abuse ofpower. Saran untuk pemerintah, mulai dari pusat sampai pemerintah daerah agar menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya dengan efektif tegas agar dapat terciptanya negara dan masyarakat yang sejahtera, aman dan tentram.