Analisis hukum acara peradilan agama terhadap pembatalan putusan PA Surabaya No.298/Pdt.G/2006/PASby oleh PTA Surabaya dalam perkara cerai talak

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aisyah, Aisyah (2009) Analisis hukum acara peradilan agama terhadap pembatalan putusan PA Surabaya No.298/Pdt.G/2006/PASby oleh PTA Surabaya dalam perkara cerai talak. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Aisyah_C01304092.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/23926

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya dalam putusan perkara No.200/Pdt.G/2006/PTA.Sby. yang membatalkan putusan PA Surabaya clan Sejauh mana kekuatan dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya No. 200/Pdt.G/2006/PTA.Shy dalam membatalkan putusan PA Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu menggambarkan basil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang perceraian dan pembuktian kemudian mengemukakan pemyataan yang bersifat khusus tentang cerai talak yang tidak terbukti dengan mengenalisis menggunakan teori-teori tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang jelas. Hasil penelitian menyebutkan, menurut Hukum Acara Perdata testimonium de auditu tidak bemilai sebagai bukti langsung, tetapi bemilai sebagai sumber persangkaan sesuai Putusan MA Nomor: 308 K/Sip/1959. Kemudian bila melihat pada perkara cerai talak ini temyata ada saksi yang melihat kejadian tersebut, mak:a hal ini sesuai dengan pasal 171 HIR. Dan dengan adanya sikap pemohon yang te1ah berketatapan hati untuk mentalak termohon, ini menunjukkan bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi sebagaimana diniaksud dalam Pasal 39 (2) UU No. 1 Thn 1974. Maka terbuktilah bahwa diantara mereka telah terjadi pertengkaran clan perselisihan yang terus menerus sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Thn 1975. Untuk itu sesuai Pasal 70 (1) UU No. 3 Thn 2006 pennohonan tersebut harus dikabulkan. Sedangkan Menurut Hukum Acara Islam saksi istifarfah mempunyai nilai pembuktian meskipun hanya pada perkara tertentu danjuga harus disertai dengan aiat bukti yang lain. Misalnya nasab, kelahiran, kematian, perwalian, nikah beserta seluruh masalahnya, bersetubuh, wasiat, wakaf clan masalah-masalah yang berhubungan dengan milik seseomng. Kemudian pada perkara ini bila pemohon dan termohon yang sikapnya sating bertolak belakang itu dipaksakan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, maka hanya akan mendatangkan mwjorot yang lebih banyak bagi suami istri tersebut. Sementara dalam kaidah hukum Islam ditegaskan bahwa menolak kemu4orotan wajib didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227. Untuk itu PTA Surabaya telah salah dalam menerapkan hukumnya karena putusannya itu tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku clan menyimpang dari Hukum Islam. Bagi semua pihak: khususnya hakim yang menangani suatu permasalahan untuk lebih teliti dan mempertimbangkan segala sesuatunya agar permasalahan yang nantinya diputuskan benar-benar berasaskan kebenaran clan mampu untuk dipertanggung jawabkan dikemudian hari sehingga hal ini bisa diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang berperkara.