Penggunaan hak angket DPR RI dalam perspektif Fikih Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rozaq, Abdul (2010) Penggunaan hak angket DPR RI dalam perspektif Fikih Siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Abdul Rozaq_C02303070.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan digunakan untuk menjawab tentang penggunaan hak angket DPR perspektif Fikih Siyasah. penggunaan hak angket didasari dengan adanya kebijakan pemerinta yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bemegara yang diduga bertentangan dengan perUndang-undangan penggunaanya diatur dalam pasal 177-182 Undang-undang tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD dari tata cara penggunaannya ada empat tahap yang harus dilalui, tahap pertama, diajukan paling sedikit 25 dari anggota DPR atau satu perdua dari anggota DPR yang hadir diajukan dengan bukti catatan tentang pelanggaran Undang-undang yang akan di selidiki Tahap kedua :putusan usulan, Jika di setujui maka di bentuk panitia angket dari unsur Fraksi DPR, jika tidak disetujui maka angket tidak bisa diajukan lagi.Tahap ketiga penyelidikan, dalam penyelidikan panitia berhak meminta keterangan dari pemerintah, saksi, pakar, organisasi dan atau pihak terkait lainnya. dan juga bisa memanggil warga ncgara Indonesia atau orang asing yang tinggal di Indonesia, dan dalam jangka tiga kali pemanggilan tidak hadir tanpa alasan panitia dapat memaksa, Tahap keempat :laporan, laporan yang memuat hasil penyelidikan panitia angket. dibawa kerapat Paripurna DPR untuk diputuskan apakah kebijakan tersebut melanggar Undang undang atau tidak, jika diputus melanggar maka DPR dapat melakukan hak menyatakan pendapat, dan jika dinyatan tidak melanggar maka angket tersebut tidak bisa diajukan kembali. Menurut tinjauan fiqh siyasah Islam, hak angket merupakan bentuk dari perint.ah amar makruf nahi munkar dan perwujudan musyawarah yang diajarkan rasulullah kepada kaumnya dari kedua prinsip tersebut mendasari dalam konstitusi islam. Dan hak angket tersebut juga merupakan bentuk konsekwensi dari kebijakan yang melanggar Undang-undang. Kebijakan Pemerintah tidak mengacu pada maslahah ammah maka majelis syura berhak mengajukan angket sebagai mana tetjadi pada pemerintahan Khalifah Rasyid Billah yang mendapat tuntutan impeachment karena hasil musyawarah majelis syura dinyatakan bersalah atas ketidakadilan pemberian hak, pembunuhan brutal dan dan minum minuman keras yang dilakukannya. Dalam hal ini, DPR sebagai lembaga yang independent yang ditugaskan untuk m ngawasi pemerintahan, hendaknya tidak mementingkan diri sendiri atau golongan. DPR harus sadar akan dirinya dipilih sebagai wakil rakyat untuk meninggalkan ego pribadi. Selan1a ini embel-embel partai yang di usung dalam parlemen mengakibatkan kepentingan partai lebih utama dari pada aspirasi Rakyat.