Studi komparatif pengambilan keputusan MPR dan ahl al hall wa al-'aqd dalam sidang paripurna pemberhentian Kepala Negara menurut undang-undang No 27 tahun 2009 pasal 62 dan fiqih siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Faizah, Mabrurotul (2011) Studi komparatif pengambilan keputusan MPR dan ahl al hall wa al-'aqd dalam sidang paripurna pemberhentian Kepala Negara menurut undang-undang No 27 tahun 2009 pasal 62 dan fiqih siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mabrurotul Faizah_C03207020.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah pengambilan keputusan MPR dan Ahl al-Hall Wa al- 'Aqd dalam pemberhentian Kepala negara, sekaligus mencari persamaan dan perbedaan dalam hal tersebut, Ahl al-Hall Wa al- 'Aqd pada awal pemerintahan Islam disebut dengan ahl al-syura. Apa pun penyebutan yang digunakan pada lembaga ini semuanya mengacu pada pengertian "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat dalam menent ukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslakhatan hidup mereka". Hasil penelitian kepustakaan menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan MPR dapat dilaksakan dengan cara : Dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutuskan usul DPR tentang pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. Sedangkan pengambilan keputusan menurut Ahl al-Hall Wa al- 'Aqd dalam memberhentikan Kepala negara adalah jika Kepala negara dengan sengaja melanggar ketentuan konstitusi, atau karena sengaja melanggar syari'at harus dengan persetujuan (2/3) mayoritas anggota majlis syura atau Ahl al-Hall Wa al-'Aqd , dan jika ditemukan ia melanggar baiat maka baiat tersebut harus dibatalkan dengan persetujuan (2/3) mayoritas majelis baya'ah (kumpulan dari anggota lembaga tinggi negara), dan yang berhak memecat imam adalah Mahkamah Madzalim harus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Konstitusi Tinggi yang menyatakan bahwa seseorang imam melanggar syari'at atau konstitusi hasil musyawarah mufakat atau kesepakatan mayoritas. Melakukan penilaian terhadap prilaku seorang imam atau para pembant unya berdasarkan permohonan dari majelis syura. Setelah memeriksa dan menilai secara hukum. Maka Dewan Konstitusi Tinggi memberikan penilaian obyektif bahwa imam melakukan pelanggaran terhadap syari'at dan selanjutnya Dewan Konstit usi Tinggi merekomendasikan kepada Mahkamah Madzalim untuk memecat imam.