Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan sandal home industry di Wedoro Waru

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Azzahro, Indah Muslihah (2018) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan sandal home industry di Wedoro Waru. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Indah Muslihah Azzahro_C72214041.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik pemesanan sandal di home insdustry Wedoro Waru sama dengan praktik pemesanan pada umumnya, yang mana seorang pembeli datang kesalah satu tempat pembuatan sandal di sekitar wilayah Wedoro untuk memesan sandal. Di sana pembeli dapat memilih model dan motif sesuai yang diinginkan. Tidak sedikit juga pembeli yang mempunyai model sendiri dan meminta untuk membuatkan sandal seperti contoh yang ia bawa bahkan meminta menempelkan merk ternama pada sandalnya. Untuk penyerahan barang dan pembayaran sesuai kesepakatan pada awal perjanjian yang telah disepakati antara pemesan dan pemilik usaha pembuatan sandal; kedua, praktikpemesanan sandal di Wedoro Waru sah menurut akad istisna‘ dalam hukum Islam karena syarat rukunnya telah terpenuhi. Akan tetapi, dilarang berdasarkan fatwa MUI Nomor1/MUNAS VII/MUI/5/2005 karena adanya pencurian hak merek/hak kekayaan intelektual yang merupakan harta kekayaan. Berbeda dengan fatwa di atas, Ulama Hanafiyah tidak mengakui intellectual property sebagai harta kekayaan, sehingga praktik pemesanan sandal tersebut bisa dikatakan sah. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak, yaitu: pertama, bagi pemilik usaha pembuatan sandal seharusnya menolak atau tidak melayani permintaan pembeli yang sudah jelas tidak baik, seperti menempelkan merek ternama pada sandal yang dipesan;kedua, bagi pembeli seharusnya tidak meminta menempelkan merek ternama pada sandal yang dipesan dan membuat inovasi sendiri; ketiga, bagi Dinas terkait seharusnya menghimbau kepada pengusaha pembuat sandal di Wedoro untuk tidak melanjutkan praktik yang dilarang tersebut.