This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Rakhma, Aulia (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN BIAYA NIKAH DI KUA WILAYAH GRESIK UTARA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (302kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (208kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (146kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (218kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (272kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (162kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (146kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (133kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (254kB) | Preview |
Abstract
Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penetapan Biaya Nikah Di KUA Wilayah Gresik Utara ” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA wilayah Gresik Utara? dan bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA wilayah Gresik Utara?
Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola fikir deduktif.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 mengatur bahwa biaya nikah hanya terbagi menjadi dua, yaitu: Gratis atau Rp. 0,00 (nol rupiah) jika proses akad nikah dilakukan pada jam kerja di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi masyarakat yang tidak mampu disertai dengan surat keterangan dari desa yang diketahui oleh kecamatan. Dikenakan biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika akad nikah dilakukan di luar kantor dan atau di luar hari kerja.
Hasil penelitian menyebutkan: Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 yang berlaku di KUA wilayah Gresik Utara berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Namun masyakarat wilayah Gresik utara belum bisa sepenuhnya memaknai aturan ini. Karena dalam peraturan pemerintah ini masyarakat bisa mendaftarkan perkawinannya tanpa adanya campur tangan jasa orang lain dengan langsung mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di wilayah Gresik Utara. Sehingga tidak ada dana lebih yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendaftaran nikah, karena sejauh ini masyarakat masih mengeluarkan dana lebih untuk proses pendaftaran pencatatan nikah yang mana pada dana tersebut masuk pada konpensasi jasa orang lain. Di samping itu dampak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah adalah angka perkawinan di dalam Kantor Urusan Agama semakin meningkat.
Berdasarkan kesimpulan di atas diharapkan P3N (Pembantu Petugas Pencatatan Nikah/modin) tetap diberlakukan dalam peraturan, karena modin sangat berperan dalam membantu proses pencatatan nikah. Dan pemerintah diharapkan memberikan anggaran untuk modin, sehingga modin tidak perlu menerima dana konpensasi dari masyarakat
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Nurul Asiya Nadhifa | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam > Perkawinan | ||||||
| Keywords: | Biaya Nikah | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor : Yuhyil Ayda------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 29 Oct 2015 07:14 | ||||||
| Last Modified: | 29 Oct 2015 07:14 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/2502 |
Actions (login required)
 |
View Item |
