Tinjauan hukum Islam terhadap hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami: studi kasus di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nafi'ah, Nashihatun (2018) Tinjauan hukum Islam terhadap hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami: studi kasus di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nashihatun Nafi'ah_C71214053.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hibah Harta Gono-gini oleh Istri kepada Anak Kandung tanpa Persetujuan Suami (Studi Kasus di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)” yang bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana deskripsi kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandungnya tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandungnya tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong tersebut?.Data penelitian kualitatif ini dihimpun melalui interview atau wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dan dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto terjadi saat suami dan istri telah berpisah rumah kurang lebih selama 7 tahun, tanpa ada kesepakatan untuk memisahkan harta bersama. Sebelum istri meninggal harta sudah dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan suami dengan alasan suami juga telah menjual harta bersama tanpa persetujuan istri; kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami tersebut bertentangan dengan pasal 92 KHI yang menyatakan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, termasuk dengan model hibah. Selain itu, penghibahan harta bersama tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 210 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, suami atau istri yang akan melakukan hibah atau menjual harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak, karena tanpa persetujuan tersebut hibah tidak diperbolehkan, dan bahkan akan menyebabkan perselisihan; kedua, pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang mutlak; ketiga, bagi anak kandung dalam kasus di atas hendaknya menyelesaikan pembagian harta gono-gini dengan cara kekeluargaan dan sesuai ketentuan yang berlaku.