Eksekusi penetapan Hakim terhadap hak opsi anak sebelum mumayyiz dalam penetapan hak Hadanah di Pengadilan Agama Surabaya: studi analisis penetapan PA Nomor 1723/pdt.G/2007/PA. Sby

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kurniawan, Hammam (2009) Eksekusi penetapan Hakim terhadap hak opsi anak sebelum mumayyiz dalam penetapan hak Hadanah di Pengadilan Agama Surabaya: studi analisis penetapan PA Nomor 1723/pdt.G/2007/PA. Sby. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Hammam Kurniawan_C01303033.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini unt uk menjawab tiga permasalahan, yaitu Apa yang menjadi pertimbangan hakim memberikan hak opsi terhadap anak sebelum mumayyiz dalam penetapan PA Nomor : 1723/pdt.G/2007/PA.Sby tentang penetapan hak Hadanah?, Mengapa Putusan hakim Pengadilan Agama tidak bisa di eksekusi, bagaimana penyelesaiannya? dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan PA Nomor : 1723/pdt.G/2007 PA.Sby tentang penetapan hak Hadanah anak sebelum mumayyiz. Data penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Agama kelas IA Surabaya melalui tehnik wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan dari sudut pandang hukum positif bahwa perihal hakim menetapkan, penggugat sebagai pemegang pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat; sampai anak tersebut mencapai usia 12 tahun/ mumayyiz. Hal itu sesuai dengan ketentuan KHI pasal 105 (a). Oleh karena hakim memberikan pertimbangan lain yaitu memberikan pilihan untuk memilih salah satu antara ibunya atau ayahnya, ia mengatakan bahwa pendapat anak yang bersangkutan perlu didengar pendapatnya, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang no. 23 tahun 2002. Dengan kondisi seperti itu proses eksekusi untuk sengketa hadanah tidak dapat dilaksanakan. Dan posisi anak ada pada bapaknya, sehingga pendapat anak tidak bisa di dengar. Sedang menurut sudut pandang Islam putusan tersebut tidak bertentangan karena hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz jatuh pada ibunya. Oleh karena itu dalam penyelesaian masalah Hadanah para pejabat Pengadilan Agama yaitu hakim dan kepaniteraan perlu memahami dan menerapkan tatacara yang dapat dilakukan dalam proses perkara pemeliharaan anak, sehingga apabila terjadi pengingkaran oleh pihak yang dihukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, dapat dilaksanakan oleh pengadilan yaitu dengan eksekusi.