Implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin: studi komparasi antara hukum Islam dan hukum perdata/Burgerlijk Wetboek

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aimmah, Qudwatul (2010) Implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin: studi komparasi antara hukum Islam dan hukum perdata/Burgerlijk Wetboek. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Qudwatul Aimmah_C01205085.pdf
Download (855kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian literer untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai implikasi hak kewarisan atas pengakoan anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hokum Perdata (Burgerlijk Wetboe.k) dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wethoek) tentang implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin? Data penelitian dihimpun melaloi stodi dokumen yaitu mempelajari, menghimpun dan menganalisa data-data mengenai implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin dalam Hokum Islam dan Hukum Perdata dari bahan pustaka. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin menurut Hukum Islam adalah sebagaimana bagian hak kewarisan anak sah, karena adanya pengakuan terhadap anak luar kawin menjadikannya sebagai anak sah dari orang yang mengakuinya. Sedangkan dalam Hukum Perdata (BW) hak kewarisan anak luar kawin yang diakui bagiannya tidak sama seperti anak sah, ia mendapatkan bagian yang lebih kecil dari bagian kalau ia menjadi anak sah, dengan ketentuan bagian disesuaikan dengan golongan mana ia mewaris (Pasal 863 KUH Perdata). Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW) ialah sama-sama menentukan bahwa anak luar kawin yang diakui mempunyai hak mewaris dari orang yang mengakuinya. Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada ketentuan bagian warisnya. Hukum Islam menentokan bahwa bagian anak yang diakui adalah sebagaimana bagian yang diperoleh anak sah. Sedangkan dalam Hukum Perdata (BW), anak luar kawin yang diakui bagiannya tidak sama seperti anak sah, ia mendapatkan bagian yang lebih kecil dari bagian kalau ia menjadi anak sah yang ketentuan bagiannya disesuaikan dengan golongan mana ia mewaris. Sejalan dengan kesirnpulan di atas, maka sebagai upaya perlindungan terhadap kemaslahatan anak luar kawin, maka perlu kiranya dibentuk suatu Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur kedudukan anak luar kawin, sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Perlu dipikirkan pula tentang hak anak luar kawin atas ayah biologisnya, salah satunya dengan menjadikan dan mengembangkan konsep pengalruan anak baik dalam Hukum Islam maupun Hokum Perdata sebagai bahan materi ketentuan hukumnya.