Analisis hukum pidana Islam terhadap turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan uang: studi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mujahadah, Tsamrotul (2018) Analisis hukum pidana Islam terhadap turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan uang: studi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Tsamrotul Mujahadah_C73214034.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm)” ini untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana Turut Serta Melakukan tindak pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm)” dan (2) bagaimana analisis hukum pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm)”. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori jarimah ta’zir kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini dasar putusan hakim dalam kasus pemalsuan uang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm adalah bahwa para terdakwa sama-sama melakukan kejahatan pengedaran uang palsu dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum yaitu pasal 245 KUHP namun dalam putusan tersebut jaksa tidak mencantumkan pasal 55 KUHP mengingat terdakwa bukan hanya satu orang. Karena tidak adanya pasal tersebut maka hakim menyamaratakan hukuman kepada para terdakwa sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan kepada para terdakwa. Dalam analisis hukum Islam tindak pidana pengedaran mata uang palsu merupakan suatu tindak pidana yang berkenaan dengan harta yang dapat dikenakan sanksi ta’zir. penerapan hukuman ta’zir pada tindak pidana pemalsuan uang pada putusan pengadilan negeri Tasikmalaya dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena ta’zir merupakan hukuman yang dijatuhkan dan kadarnya ditentukan oleh penguasa negara. Hal ini sesuai dengan putusan pengadilan negeri Tasikmalaya dalam hal ini hakim memutus perkara sesuai dengan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti yang ada. Saran yang dapat disampaikan adalah pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana pemalsuan uang mengingat tindak pidana tersebut dapat merugikan perekonomian negara. Para hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan lebih mengutamakan kemasalahatan umum dan keadilan dengan didasarkan kepada UU yang mengatur tindak pidana tersebut, dan dengan adanya UU tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku. Sedangkan kepada masyarakat dihimbau senantiasa waspada terhadap uang palsu, agar tidak semakin tersebar luas juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan peredaran uang palsu.