Tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap validitas alat bukti Visum et Repertum dalam kasus tindak pidana asusila: studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:149/Pid.sus/2017/PN.GSK

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rochim, Muchammad Ainur (2018) Tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap validitas alat bukti Visum et Repertum dalam kasus tindak pidana asusila: studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:149/Pid.sus/2017/PN.GSK. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Muchammad Ainur Rochim_C03214010.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu, bagaimana validitas alat bukti berupa visum et repertum dalam kasus tindak pidana asusila dari terdakwa Suwarlim? serta bagaimana tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap validitas alat bukti berupa visum et repertum dari terdakwa Suwarlim? Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (teks reading), yang selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar hukum hakim dalam memutuskan dan menilai surat resmi yang dibuat oleh seorang ahli yaitu Visum Et Repertum dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 149/Pid.sus/2017/PN.GSK karena majelis hakim menilai dalam pertimbangannya bahwa surat resmi visum et repertum dinilai valid di depan persidangan serta memenuhi unsur terbukti secara sah bahwa terdakwa Suwarlin melakukan tipu muslihat terhadap korban anak Reni. Dalam hukum acara pidana Islam, surat resmi visum et repertum dapat diqiyaskan menjadi salah satu alat bukti dalam jarimah zina yang memenuhi unsur qorinah dan bayyinah. Maka hakim dalam memutuskan perkara asusila / jarimah zina dapat menjadikan dua hal tersebut sebagai dasar pembuktian. Hal ini dibenarkan oleh mazhab Malikiyah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut: hakim diharapkan hakim dalam memeriksa berkas perkara lebih teliti dalam melakukan koreksi berkas. Mulai dari identitas sampai pokok perkara serta bukti yang mendukung dalam putusan ini. Sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan di dalam persidangan. Diharapkan dokter atau saksi ahli dalam memberikan keterangan yang terdapat pada surat resmi visum et repertum dapat berlaku adil serta dalam melakukan pemeriksaan tidak tergesa-gesa. Sehingga surat visum et Repertum yang dikeluarkan sebagai dasar pembuktian dalam kasus perkara asusila ini dapat valid dan adil menurut kedua pihak. Bagi orang tua korban seharusnya dapat lebih cermat dalam hal mengawasi anak serta mendidiknya.