Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim tentang tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul: Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zuardiah, Rochmala (2018) Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim tentang tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul: Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Rochmala Zuwardiah_C93214081.pdf
Download (3MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk serta bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tehnik bedah putusan dan dokumenter. Kemudian, data dianalisis dengan metode deskriptif yaitu suatu tehnik memberikan gambaran masalah dan norma hukumnya. Kesimpulannya diambil dengan logika deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk berupa penjara selama 3 (tiga) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 506 KUHP dengan menggunakan dakwaan alternatif keempat. Dan tidak menggunakan pasal 30 Jo pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dakwaan primernya, karena unsur dalam pasal tersebut tidak terbukti. Menurut hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan oleh hakim mengikuti ketentuan hukuman tentang ta’zir. Yang membolehkan kewenangan (negara) untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman berdasarkan fakta dan pertimbangan sosial masyarakatnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim dalam kasus ini dan kasus sejenis agar hakim menggunakan ketentuan pasal 30 Jo pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagai lex spesialis daripada KUHP (lex generalis). Agar sanksi yang dijatuhkan memberikan efek jera, sekaligus mengurangi perbuatan yang menuju maksiat atau perbuatan yang dilarang hukum dan agama.