Analisis yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama: studi kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fauziah, Evi (2018) Analisis yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama: studi kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Evi Fauziah_C71214074.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kasus akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan analisis Yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Data penelitian ini dihimpun dengan dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan karena bapak angkat dari pengantin perempuan menjadi wali nikah di pernikahannya. Keberadaan dengan sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak angkatnya menimbulkan perkawinan anak angkatnya menjadi batal dan tidak sah. Sehingga pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan dengan menghadirkan wali nasabnya agar pernikahannya menjadi sah. Kedua, dalam analisis yuridis akad nikah ulang yang dilakukan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni yang telah dijelaskan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan tidak sah dapat dibatalkan di Pengadilan Agama. Sedangkan kebijakan yang di ambil dari pihak KUA Kecamatan Kartoharjo hanya mengambil unsur shar’i saja dengan melakukan akad nikah ulang tanpa pembatalan nikah di Pengadilan Agama. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain pertama, diharapkan kepada instansi Pemerintah memperhatikan dan memberikan suatu peraturan terkait pencatatan perkawinan anak angkat sebagai bentuk solusi seperti permasalahan di atas. Misalnya seperti peraturan dalam mengisi model N2 (Surat Keterangan Asal-Usul) diisi dengan biodata orang tua kandungnya dan pada model N4 (Surat Keterangan tentang Orang Tua) diisi dengan biodata orang tua angkatnya. Sehingga sebelum perkawinan dilaksanakan semua menjadi mudah dan tampak jelas. Kedua, kepada pihak KUA juga diharapkan lebih jeli dalam mengambil kebijakan pada suatu permasalahan dengan memperhatikan peraturan yuridis yang ada dan tidak mengambil unsur shar’i nya saja.