Tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah: studi kasus di KUA Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Badroni, Muhammad (2018) Tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah: studi kasus di KUA Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Badroni_C01214015.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban mengenai bagaimana efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah di KUA Surabaya. Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Data penelitian di himpun melalui teknik interview secara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonokromo, dan Kecamatan Simokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan segala teori yang bersifat umum tentang taklik talak dalam Hukum Islam. Pasal 24 ayat 2 PMA No.11 tahun 2007 yang mengatakan bahwa isteri bisa mengajukan ke pengadilan jika suami menolak untuk membaca sighat taklik talak, untuk saat ini kurang efektif. Dalam prakteknya membaca sighat taklik talak saat pernikahan tidak di lakukan oleh sebagian suami, karena dapat mengganggu kesakralan pernikahan. Menurut pendapat kepala KUA di Surabaya juga membaca taklik talak bukan merupakan kewajiban, yang terpenting adalah suami isteri tersebut sudah sepakat. Kurang efektifnya pasal 24 ayat 2 tersebut, menurut hukum Islam yang penulis kemukakan ternyata tidak menjadi suatu permasalahan. Yang terpenting di dalam talak adalah niat atau maksud dari yang melakukan, bukan dari ucapannya. Begitu pula dengan masalah taklik talak yang konteksnya sama Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai saran yang perlu di cantumkan yakni: sebaiknya pemerintah khusunya dari menteri agama segera merevisi peraturan tentang taklik talak. Karena dalam kondisi saat ini peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi. Mulai dari 'iwadh sampai keharusan untuk membaca. Apalagi salah satu pasal dalam PMA No.11 tahun 2007 sudah tidak dipakai lagi. Untuk itu, pemerintah harus lebih memperhatikan materi sighat taklik talak, sehingga bisa relevan untuk saat ini.