Studi analisis Putusan Pengadilan Agama Lamongan No:1325/Pdt.G/2009/P.A.Lmg. tentang kumulasi isbath nikah dengan perceraian dalam perspektif UU No. 7 Tahun 1989

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aulawi, Lutvi (2010) Studi analisis Putusan Pengadilan Agama Lamongan No:1325/Pdt.G/2009/P.A.Lmg. tentang kumulasi isbath nikah dengan perceraian dalam perspektif UU No. 7 Tahun 1989. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Lutvi Aulawi_C01206035.pdf
Download (1MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27885

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses penyelesaian dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap kumulasi perkara permohonan isbath nikah dengan perceraian. Dan bagaimana analisis Undang-undang No. 7 Tahun 1989 terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang kumulasi isbath nikah dengan perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan kumulasi perkara permohonan isbath nikah dengan perceraian. Dan untuk mengetahui analisis Undang-undang No. 7 Tahun 1989 terhadap penetapan kumulasi perkara pennohonan isbath nikah dengan perceratan. Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan interview atau wawancara, dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Lamongan, dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang perkara isbath nikah dengan perceraian serta proses penyelesaian dan dasar hukum tentang kumulasi perkara permohonan isbath nikah dengan perceraian, kemudian dianalisis dengan Undang-undang yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan mengabulkan kumulsai perkara permohonan isbath nikah dengan perceraian berpedoman dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 huruf ( f ) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) kompilasi hukum islam, Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam pasal 57 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 dan didukung dengan beberapa bukti tertulis maupun saksi. Keputusan Pengadilan Agama Lamongan dalam menggabungkan kumulasi perkara pennohonan isbath nikah dengan perceraian sangat relevan dengan hukum Acara perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun pada dasamya dalam pertimbangan hukumnya, hakim kurang menambah dalil-dalil atau dasar hukum yang mengikat dari masing-masing permasalahan diatas. Sejalan dengan kesimpulan diatas maka kepada para pihak yang terkait terutama bagi Para hakim hendaknya benar-benar mendalami dan mempertimbangkan dalam pengambilan keputusannya, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang berakibat merugikan salah satu pihak yang berseteru. Bagi Para tokoh masyarakat, dan pejabat Desa sebaiknya dapat memberikan penjelasan kepada semua masyarakat akan pentingnya melakukan perkawinan sesuai ketentuan UUPA.