Batas minimal maskawin dalam perkawinan adat Melayu Indragiri dalam perspektif hukum Islam: studi kasus di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Baru Kabupaten Indragiri Hulu Riau

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muslim, Bukhari (2010) Batas minimal maskawin dalam perkawinan adat Melayu Indragiri dalam perspektif hukum Islam: studi kasus di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Baru Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Bukhari Muslim_C51206033.pdf
Download (2MB)

Abstract

Rumusan masalah pertama, bagaimana batas minimal maskawin dalam perkawinan adat Melayu Indragiri di desa Danau Baru. Kedua, bagaimana batas minimal maskawin dalam perkawinan adat melayu Indragiri dalam perspektif hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dengan masyarakat adat Melayu Indragiri di desa Danau Baru. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan batas minimal maskawin dalam perkawinan adat Melayu Indragiri di desa Danau Baru kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu Riau dari segi kuantitasnya seolah memberatkan bagi orang yang hendak menikah karena harus dengan maskawin sebentuk cincin emas. Aturan adat tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan dengan melihat kemampuan orang yang hendak menikah. Apabila mampunya hanya dengan cincin emas senilai sekitar lima ratus sembilan puluh ribu rupiah (Rp.590.000,-) atau Y2 mayam maka tetap boleh menikah. Oleh karena itu, ketentuan jumlah mahar dalam adat Melayu lndragiri tidak terlepas dengan harga cincin emas tersebut. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam yakni tidak ada batas minimal mahar dalam suatu perkawinan dari segi kuantitasnya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah menikahkan seorang laki-laki dengan maskawin Al-Qur'in yakni surat al-Qur'in yang dihafal oleh laki-laki tersebut. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya ketentuan yang berlaku dalam adat Melayu Indragiri tidak memberatkan kepada orang yang hendak melakukan perkawinan terutama pihak laki-laki. Akan tetapi, jika masyarakat Melayu tidak merasa keberatan dengan adanya ketentuan tentang batas minimal mahar dalam perkawinan adat Melayu lndragiri maka ketentuan itu tidak menjadi masalah apabila dijaga keutuhannya.