Studi analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Gresik yang menerima dan yang menolak permohonan dispensasi kawin di bawah umur: Putusan No. 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dengan Putusan No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Roihan, Muhammad (2010) Studi analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Gresik yang menerima dan yang menolak permohonan dispensasi kawin di bawah umur: Putusan No. 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dengan Putusan No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Muhammad Roihan_C01206031.pdf
Download (2MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28143

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Gresik mengenai pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab, pertama tentang pertimbangan dan dasar hukum Hakim PA Gresik dalam menerima permohonan dispensasi kawin dibawah umur pada penetapan nomor 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs, kcdua tentang pertimbangan dan dasar hukum Hakim PA Gresik dalam menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur pada penetapan nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs, ketiga bagaimana analisis dari dua penetapan tersebut. Guna menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan teknis pengumpulan data melalui dokumentasi dan interview selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum tentang pemikahan dan perkawinan dibawah umur serta pertimbangan Hakim dan landasan hukum apa yang dipakai dalam menetapkan perkara tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hakim menetapkan permohonan dispensasi kawin yang diterima tersebut dengan alasan takut terjerumus dalam perzinaan dengan pertimbangan hukum menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kebaikan, dan permohonan yang ditolak karena perkawinan tesebut atas kehendak orang tua. Mengenai dasar hukum pada penetapan nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs yang dipakai Hakim dalam menolak permohonan pemohon tidak sesuai landasan hukumnya, karena pasal 7 ayat 2 hanya menerangkan prosedm untuk mendapatkan dispensasi kawin sedangkan pertimbangan Hakim adalah perkawinan tersebut atas kehendak orang tua tm.tuk merlngankan biaya sekolah anak tersebut, jadi landasan hukum yang harusnya dipakai Hakim adalah pasal 6 ayat 1 yang menerangkan perkawinan harus didasarkan atas kehendak kedua calon mempelai. Dengan adanya penelitian ini diharapkan majelis Hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin agar lebih hati-hati dalam menetapkan dasar hukum pada perkara dispensasi kawin dan bagi para pembuat Undang-Undang supaya memberikan aturan yang jelas mengenai syarat-syarat untuk bisa .diterlma atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin, sehingga para Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin memptmyai dasar hukum yang jelas.