Penetapan hakim PA Lamongan nomor: 0039/PDT.P/PA LMG. tentang wali adal dalam perspektif hukum Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anwar, Khoirul (2011) Penetapan hakim PA Lamongan nomor: 0039/PDT.P/PA LMG. tentang wali adal dalam perspektif hukum Islam. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khoirul Anwar_C31206004.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28224

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dokumentasi untuk menjawab pertanyaan berupa; 1) Apa latar belakang keengganan wali dalam pernikahan wanita yang dibawah perwaliannya? 2) Apa dasar yang diambil oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut? 3) Bagaimana ana1isis hukum lslam terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lamongan tersebut? Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan intervieuw atau wawancara. Dokumentasi berupa penetapan Pengadilan Agama Lamongan dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang wali adal yang untuk selanjutnya dapat membahas lebih jauh mengenai permasalahan tentang wali adal tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya keengganan wali untuk menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya adalah karena takut pada isteri(ibu tiri pemohon). Adapun dasar hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan perkara penetapan nomor: 0039/Pdt.P/2009/PA.Lmg. adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 dan nomor 11 T ahun 2007, Kompilasi Hukum Islam pasal 23 serta pendapat pakar hukum Islam yang diterangkan dalam kitab I'anatu at-Tolibin Jus Ill Yang artinya apabila telah terbukti wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakim yang mengawinkan perempuan tersebut. Adapun penetapan yang dilakukan oleh majlis hakim Nomor; 0039/Pdt.P/2009/PA.Lmg. dari segi materil dan formil sudah benar karena pemohon dalam penetapan ini memberikan keterangan bahwasanya wali pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena takut pada isteri. Oleh karena itu, berdasarkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam pasal 23, maka hakimlah yang mengawinkannya.