Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6698/Pdt.G/2017 tentang izin Poligami karena istri tidak bisa menjalankan kewajiban

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rizkiyani, Anisa (2018) Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6698/Pdt.G/2017 tentang izin Poligami karena istri tidak bisa menjalankan kewajiban. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Anisa Rizkiyani_C71214066.pdf
Download (695kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil studi pustaka, yang di tulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana latar belakang pemberian izin poligami karena istri tidak bisa melaksanakan kewajiban di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.6698/Pdt.G/2017 tentang izin poligami karena istri tidak bisa melaksanakan kewajiban? Data penelitian ini dihimpun dengan dua teknik, yakni dokumentasi dan wawancara. Hasil data yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik editing dan organizing untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola piker deduktif yaitu memaparkan kasus tentang permohonan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat melaksanakan kewajiban yang kemudian dianalisis dengan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan : Pertama, Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah permohonan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat melaksanakan kewajiban, dengan istri bersedia memberikan izinnya. Dalam memutuskan perkara ini Hakim bertumpu kepada teks Undang–undang yaitu UUP Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf a dan pasal 5, sekilas tidak ada yang salah di dalam kasus permohonan izin poligami tersebut. Kedua, Secara yuridis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.6689/Pdt.G/2017 tentang izin poligami sebab istri tidak dapat melaksanakan kewajiban, pada dasarnya hal yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan prosedur poligami sesuai dengan Pasal 5 UUP Nomor 1 Tahun 1974. Sesuai dengan pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif pemberian izin poligami oleh Hakim dapat dikabulkan. Setelah ditelusuri lebih dalam mengenai alasan Hakim menggunakan pasal tersebut dapat diketahui alasan hakim memiliki pandangan lain tersebut, dan mengakibatkan relevannya antara fakta hukum dengan Undang-undang yang digunakan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: Pertama, Bagi masyarakat yang ingin berpoligami, hendaknya berpikir terlebih dahulu mengenai baik buruknya perkawinan poligami, agar tidak menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari. Kedua, Di dalam penulisan surat permohonan gugatan izin poligami, seharusnya pejabat yang berwenang menuliskan secara rinci dan jelas agar tidak menimbulkan kerancuan dalam berproses Hakim di Pengadilan Agama. Ketiga,Di dalam hal pembuktian, Hakim perlu meminta bukti penguat berupa surat keterangan dokter yang dilakukan di rumah sakit pemerintah agar dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih kuat.