Tinjauan hukum Islam terhadap sewa beli rumah susun atau flat di daerah Menanggal Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Chodijah, Nur (1992) Tinjauan hukum Islam terhadap sewa beli rumah susun atau flat di daerah Menanggal Surabaya. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Chodijah_018510013.pdf
Download (21MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28921

Abstract

Perkembangan kota serta pertambahan penduduk yang sangat pesat, mengakibatkan berkurangnya persediaan fasilitas (perumahan), salah satu diantaranya Perum-Perumnas. Transaksi yang berlaku pada Perum-Perumnas adalah sewa-beli, sistim dan pola sewa beli ini merupakan sistim dan pola perikatan baru di dunia Islam, sekurang-kurangnya di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini adalah; 1. Bagaimana praktek pelaksanaan sistim dan pola sewa beli rumah susun/flat yang berlaku di daerah Menanggal Surabaya, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistim dan pola sewa-beli rumah susun/flat tersebut. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, sedangkan teknik analisa datanya menggunakan analisis kualitatif. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode induktif dan metode komperatif. Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; 1. Sewa beli rumah susun/flat di daerah Menanggal Surabaya adalah suatu perjanjian khusus dari pada jual beli angsuran yaitu hak milik belum ikut berpindah kepada pembeli, dan dan hak milik tersebut baru berpindah apabila telah membayar lunas seluruh angsurannya. 2. Kredit pemilikan rumah susun/ flat Perum-Perumnas, unit Surabaya Menanggal adalah Perum-Perumnas bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara yang telah mendapatkan tugas dari pemerintah untuk melaksanakan kredit, untuk perumahan rakyat. 3. Sistim sewa beli rumahsusun/flat yang dilaksanakan oleh Perum-Perumnas unit Surabaya Menanggal, menurut tinjauan Islam diperbolehkan. Dengan alasan bahwa cara tersebut tidak terdapat unsur paksaan, tidak mengandung riba ataupun hal-hal yang bertentangan dengan prinsip aturan jual beli. Demikian juga syarat dan rukunnya telah terpenuhi sebagaimana jual beli.