Warga negara dan kewarganegaraan dalam hukum Islam dan hukum nasional: sebuah studi perbandingan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hudha, Nur (1995) Warga negara dan kewarganegaraan dalam hukum Islam dan hukum nasional: sebuah studi perbandingan. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Hudha_019000087.pdf
Download (11MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/29055

Abstract

Masalah warga Negara dan kewarganegaraan dalam syari’at islam pada hakekatnya sudah ada ketentuannya. Karena syari’at Islam telah mencakup seluruh aspek perilaku manusia yang bersifat universal dan sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Anfal ayat 72 yang menunjukkan bahwa secara tekstual telah menyinggung status warga Negara dengan batas-batas tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Sejauhmana eksistensi warga Negara dan kewarganegaraan dalam hukum Islam dan hokum nasional. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Nasional terhadap cara memperoleh kewarganegaraan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian library research, sedangkan metode analisa datanya menggunakan metode diskripsi, metode induktif, metode deduktif dan metode komperatif. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa; 1. Antara hukum Islam dan hukum Nasional tentang warga Negara dan kewarganegaraan pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk mengatur dan memberikan kemaslahatan yang terbaik terhadap eksistensi warga Negara dalam suatu Negara. Dengan demikian seluruh warga Negara akan terjamin kehidupannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 2. Di dalam memperoleh kewarganegaraan menurut hukum Islam dan hukum Nasional terdapat persamaan dan sekaligus perbedaan. Perbedaan yang pokok terletak dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, karena dalam hukum Nasional kewarganegaraan tidak berdasar agama Islam. Sedang dalam hukum Islam kewarganegaraan di dasarkan atas agama Islam. Dengan demikian perbedaan tersebut menunjukkan bahwa di dalam hukum Islam lebih jelas dan tegas dibanding hukum Nasional.