Studi analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya no. 261/Pdt.G/2009/PTA.Sby. tentang pembatalan putusan PA Kraksaan no. 1234/Pdt.G/2008/PA.Krs. dalam perkara harta bersama

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hariyono, Andhi (2011) Studi analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya no. 261/Pdt.G/2009/PTA.Sby. tentang pembatalan putusan PA Kraksaan no. 1234/Pdt.G/2008/PA.Krs. dalam perkara harta bersama. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Andhi Hariyono_C01205113.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumen dengan judul "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PTA Surabaya No. 261/Pdt.G/2009/PTA.Sby. tentang Pembatalan Putusan PA Kraksaan No.l2341Pdt.G/2008/PA.Krs. dalam Perkara Harta Bersama ". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Apa alasan hakim PTA Surabaya membatalkan putusan PA Kraksaan tersebut? Bagaimana analisis terhadap teknik pengambilan hulrum hakim PTA Surabaya dalam pembatalan putusan PA Kraksaan No.l234IPdt.GI2008IPA.Krs.? Bagaimana analisis bukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya No.261 I Pdt.G I 2009 I PTA.Sby, dan apa implikasinya terhadap putusan PA Kraksaan No.l234 I Pdt.G 12008 I PA.Krs.?Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik dokumenter. Selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis dokumen yang kadang-kadang istilah ini juga disebut dengan content analysis (analisis isi) yang kemudian diakhiri dengan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dengan dokumen tersebut. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa hakim PA Kraksaan memutuskan sengketa harta bersama berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang No.I Tahun 1974 jo pasal 97 KHI, SPT.PBB sebagai dasar perhitungan prosentase dalam menetapkan harta bawaan dan harta bersama, dan surat an-Nisa' ayat 32. Sedangkan dasar putusan PTA Surabaya membatalkan putusan PA Kraksaan adalah ketentuan pasal 8 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl. Register No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fiqh as Sunnah. Menurut analisis penulis, putusan PTA Surabaya lebih tepat daripada putusan PA Kraksaan karena lebih mengutamakan keadilan dan kejelasan dalam mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan hukum Islam dan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka PA Kraksaan dan PTA Surabaya disarankan untuk tetap melakukan kajian mendalam perihal sengketa harta bersama agar di kemudian hari terus dapat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan untuk kemaslahatan umat. Dan suami isteri hendaknya lebih memperhatikan kemaslahatan bersama daripada kepentingan pribadi karena harta merupakan amanah dari Allah SWT yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.