Izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon istri kedua: analisis penetapan hakim PA Surabaya nomor: 2639/Pdt.G/2010.PA.Sby

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Argadiredja, Maulana (2011) Izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon istri kedua: analisis penetapan hakim PA Surabaya nomor: 2639/Pdt.G/2010.PA.Sby. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Maulana Argadiredja_C31206005.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Izin Poligami Karena Pemohon Sudah Dikaruniai Dua Orang Anak Dengan Calon Isteri Kedua (Studi Analisis Penetapan Hakim PA Surabaya Nomor:2639/Pdt.G/2010/PA.Sby ini merupakan hasil penelitian dokumentasi untuk menjawab pertanyaan berupa; 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor:2639/Pdt.G/2010/PA.Sby perihal izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua? 2) bagaimana analisis terhadap penetapan hakim PA Surabaya Nomor: 2639/Pdt.G/20 10/PA.Sby? Dalam menjawab pennasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan interview atau wawancara. Dokumentasi berupa penetapan Pengadilan Agama Surabaya dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dan analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan, pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan izin poligami dengan dasar hukum pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu memjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, serta pasa1 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Kedua, pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena persyaratan pokok dalam praktek poligami menurut hukum Islam adalah isteri yang hendak dipoligami harus merupakan janda yang memiliki anak maupun tidak sebagai isteri kedua, ketiga, dan keempat adapun suami harus adil diantara para anak dari isteri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi sesuai dengan kemampuannya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada majelis hakim yang menangani kasus poligami hendaknya memperhatikan penuh alasan-alasan mengapa pemohon mengajukan poligami, dan majelis hakim harus mempunyai pertimbangan pertimbangan agar nantinya tidak melakukan kesalahan dalam memutuskan perkara poligami. Majelis hakim juga harus memutuskan seadil-adilnya mengingat perkara poligami ini dilatarbelakangi karena pemohon sudah mempunyai anak hasil hubungan gelap dengan calon isterinya, yang mana tidak ada Undang-undang yang mengatur izin poligami tersebut.