Studi analisis terhadap pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak ;studi putusan pengadilan agama Pasuruan no. 0376/pdt.g/2015/pa.pas

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

mubarok, rifan (2018) Studi analisis terhadap pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak ;studi putusan pengadilan agama Pasuruan no. 0376/pdt.g/2015/pa.pas. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Text
Rif'an Mubarok_C71214094.pdf
Download (11MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak” (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas) ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang pandangan hukum Islam dan positif di Indonesia terhadap dasar pertimbangan hakim tentang pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak pada putusan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan? dan Untuk mengetahui analisis terhadap pelaksanaan putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pasuruan (Perkara No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas) sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses eksekusi pengambilan anak? Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang hak asuh anak yang melihat kepada putusan hakim Pengadilan Agama dan meneliti proses pelaksanaan eksekusi anak kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Anak yang belum mumayiz atau belum berusia dua belas tahun menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia berada di bawah hak asuh ibu selama ibu tidak terbukti sebagai ibu yang tidak baik yang menjadi penghalang untuk menjadi pemegang hak asuh anak. 2) Proses eksekusi hak asuh anak dilakukan dengan menggunakan proses koordinasi kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam pelaksanaan eksekusi, seperti keamanan dan lurah tempat anak berada untuk dilakukan pemantauan pada posisi anak. Kemudian “seni lapangan” untuk membuat anak bersedia diambil dari pemegang anak dan diserahkan kepada pemegang hak asuh anak secara sukarela tanpa adanya pemaksaan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam setiap alur pada proses eksekusi hendaknya memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan eksekusi seperti pemberitahuan waktu eksekusi kepada pemegang anak yang menimbulkan kemungkinan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemegang anak yangg bisa mempersuli proses eksekusi atau bahkan bisa membuat eksekusi terpaksa dinyatakan tidak berhasil.