Analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 442/Pid. Sus/2017/PN. GSK tentang tindak pidana kepemilikan Narkotika

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Akbar, Mukhammad Ali (2019) Analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 442/Pid. Sus/2017/PN. GSK tentang tindak pidana kepemilikan Narkotika. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mukhammad Ali Akbar_C03214011.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang bejudul “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan Nomor. 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk). Penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika? dan 2) Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor. 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika? Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data dan ditarik kesimpulan dengan jeneralisasi. Hasil penelitian ini tentang narkotika dalam putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Menurut hukum pidana positif, Hakim kurang teliti di dalam menjatuhi hukuman karena di dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ayat 1, disitu tertera di penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, tetapi Hakim memutus pidana penjara hanya 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Sedangkan menurut hukum pidana Islam adalah dihukumi sebagai takzir yang mana jenis hukuman dan berat ringannya ditentukan oleh penguasa setempat. Narkotika ini diqiyaskan dengan khamr, akan tetapi khamr sudah jelas dalam nas. Sedangkan narkotika belum ada dalam nass atau termasuk dalam katagori takzir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut penulis hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika ini masuk dalam jarimah takzir yang sifatnya sama dengan khamr yaitu sama-sama memabukkan akan tetapi hukuman bagi pelaku khamr sudah ditentukan oleh nas sedangkan untuk hukuman pelaku narkotika belum ditentukan oleh nas maka masuk ke dalam jarimah takzir yang mana segala pertimbangan hukumannya diputus oleh Hakim. Adapun terkait putusan hakim disini tidak sesuai dengan pasal yang digunakan dalam mengadili terdakwa yaitu menggunakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang tidak sesuai di sini yaitu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa di bawah minimum undang-undang tersebut.