Tinjauan formil terhadap perubahan gugatan: analisis pembatalan Putusan PTA Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby terhadap Putusan PA Blitar Nomor 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Latif, Qudratullah (2011) Tinjauan formil terhadap perubahan gugatan: analisis pembatalan Putusan PTA Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby terhadap Putusan PA Blitar Nomor 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Qudratullah Latif_C51207044.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30762

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab pennasalahan tentang, 1) Apa pertimbangan dan dasar hukum pembatalan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby terhadap Putusan PA Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl? 2) Bagaimana analisis hukum formil pembatalan PTA Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/20 lO/Pta.Sby terhadap Putusan PA Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan unt uk menggambarkan secara sistematis mengenai put usan hakim PA Blitar dan PTA Surabaya sebagai objek yang diteliti, kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam meinut us perkara tersebut. Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa, pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan put usan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.BI. bahwa Pengadilan Agama" Blitar telah mempertimbangkan dengan seksama tentang perubahan permohonan tersebut, tetapi majelis hakim Pengadilan Agama •Blitar tidak mengambil keput usan apakah perubahan permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak, sehingga amar putusannya menjadi tidak jelas. Adapun secara hukum formil, membenarkan putusan PTA Surabaya karena dari segi posita perubahan permohonan tersebut bertentangan dengan pasal 127 Rv dan dari segi petit um, perubahan permohonan tersebut telah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043/K/sip/l 97 l. Berdasarkan kesimpulan di atas, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memut us suatu perkara, harus lebih teliti dan lebih tegas, sehingga put usan hakim tidak terkesan ambivalen. Dan seseorang yang akan mengajukan perubahan gugatan, hendaknya lebih teliti lagi dalam perubahan gugatan tersebut, agar perubahan gugatan itu sesuai dengan perat uran perundang-undangan yang berlaku.