Studi analisis hukum Islam terhadap saksi-saksi non muslim dalam perkara Isbat Nikah: studi analisis terhadap penetapan No. 149/Pdt/2009/PA.Mr

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mustofa, Mustofa (2010) Studi analisis hukum Islam terhadap saksi-saksi non muslim dalam perkara Isbat Nikah: studi analisis terhadap penetapan No. 149/Pdt/2009/PA.Mr. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
C01206067_Mustofa.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31734

Abstract

Skripsi ini aciaiah hasii peneiitian iapangan yang be uciui "Analisis terhadap penetapan hakim Pengadi/an Agama Mojokerto No. /49/Pdt.P/2009/PA.Mr. ten.tang Saksi-Saksi Non Muslim dalam pcrkara isbat D.ikah" Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan agama Mojokerto No.149/Pdt.P/2009/PA.Mr dan bagaimana analisis terhadap penetapan Pengandilan Agam Mojokerto No 149/Pdt P/2009/PA Mr Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, melalui wawancara, dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Mojokerto, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode verifikatif yaitu metode yang dimulai dari sebuah konscp/hipotcsis/tcori kemudian dilakukan peng mpulan data yang ada dilapangan sclanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data terscbut apakah diterima atau tidak. Hasil penelitian mcnyimpulkan bahwa hakim Pcngadilan Agama Mojokcrto menerima permohonan isbat nikah dalam penetapan No. 149/Pdt.P/2009/PA.Mr. dengan dasar pertimbangan bahwa pemikahan tcrscbut sudah scsuai dcngan Undang Undang dan syara', karena pemikahan tersebut dilakukan secara hukum islam oleh pemohon I dan pemohon II dan telah memcnuhi syarat dan rukun pcmikahan sebagaimana yang tcrtcra dalam pasal 14 s/d 38 kompilasi Hukum Islam. berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 pasal 2 jo pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai doktrin Hukum Islam yang tcrcantum dalam I'anatut Tholibin juz 10, sedangkan saksi yang digunakan dalam pennohonan isbat nikah disini yang menjadi dasar pertimbangan hak.im adalah sebagaimana yangtertera dalam pasal 169 s/d 172 HIR. Akhimya, Perkawinan hendaknya dilakukan secara resmi pemohon I dan pemohon II yakni dicatatkan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang perkawinan No. I tahun 1974. Kemudian Hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas yang sangat luhur dalam mengambil suatu keputusan hendaknya melalui pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan teliti dan didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan benar, sehingga keputusan tersebut kiranya dapat dipertanggungjawabkan.