Tinjauan hukum pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang nomor: 279/pid.b/2017/pn.mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dhofiyah, Dhofiyah (2019) Tinjauan hukum pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang nomor: 279/pid.b/2017/pn.mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dhofiyah_C93215051.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri” ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana putusan hakim dalam perkara Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri? Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg serta peraturan perundang-undangan dan data sekunder yaitu berupa buku-buku, pendapat-pendapat ahli hukum, artikel hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan anak sendiri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, putusan hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri majelis hakim memutus terdakwa dengan melanggar Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan anak dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara. Kedua, berdasarkan tinjauan hukum pidana positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majlis hakim tidak memperhatikan adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang ada keterkaitannya dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) tentang kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua. Dalam asas-asas hukum pidana peraturan ini dikenal dengan asas lex spesialis derogat legi generalis yang telah diatur di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Sedangkan berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam perbuatan ini termasuk dalam katagori pembunuhan dengan sengaja, hukuman yang diperoleh terdakwa adalah jarimah kisas atau hukuman pengganti yaitu membayar diat, tetapi terdakwa merupakan ibu dari anak yang dibunuh maka terdakwa tidak bisa dikisas karena adanya syubhat yang menghalangi orang tua untuk dikisas dan terdakwa juga tidak bisa membayar diat karena terdakwa merupakan ibu yang memiliki nasab atau perwalian dari anak. Jadi hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa adalah jarimah takzir penjara sesuai dengan putusan majelis hakim. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum dan hakim sebagai pihak yang memutus perkara, diharapkan lebih mempertimbangkan dan menggali hukum yang berlaku saat ini guna untuk mewujudkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dan kepada para perempuan apabila menjadi korban kejahatan asusila seperti: pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dan lain sebagainya diharapkan langsung melapor kepada pihak yang berwajib supaya ada tindakan pengusutan atau sanksi bagi pelaku serta korban secepatnya akan mendapatkan pendampingan.