Analisis Undang-undang No. 03 Tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap sengketa kompetensi relatif pengadilan agama: studi putusan PTA No.184/Pdt.G/2007/PTA.Sby

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yulianto, Agus (2010) Analisis Undang-undang No. 03 Tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap sengketa kompetensi relatif pengadilan agama: studi putusan PTA No.184/Pdt.G/2007/PTA.Sby. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Agus Yulianto_C01205125.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31783

Abstract

Data penelitian ini dihimpun melalui dokumentasi dan wawancara . Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tehnik verifikatif analisis dengan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Probolinggo menolak eksepsi tergugat merujuk pada pasal 4 ayat (1), 73 ayat (I ) Undang-Undang No. 03 TahWl 2006 tentang Peradilan Agama dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 56/KJSip/1956. Karena tergugat (suami) tidak dapat membuktikan bahwa isterinya telah diusir dan diancarn, maka hakim Pengadilan Agama menolak eksepsi tergugat. Adapun dasar hukum hak:im Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutus sengketa kompetensi relatif antara dua Pengadilan Agama dengan mengabulkan eksepsi tergugat adalah berdasarkan pengakuan penggugat I terbanding bahwa isteri meninggalkan tempat kediaman bersama bukan karena diusir atau diancam, sebagaimana pasal 174 HlR. Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 memandang pembatalan putusan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah sesuai dengan hukum acara peradiJan agama sebagai lex specialis derogat e lex genera/is yaitu Pasal 4 ayat 1, 73 ayat l Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 tentang PeradiJan Agama dan pasal 174 HIR..
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kepada hakim Pengadilan Agama yang telah nyata bahwa perkara yang ia terima bukan kewenangannya dalam mengadili hendaknya menolak perkara tersebut dan menyarankan kepada masyarakat pencari keaclilan untuk mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama yang lebih berwenang. Kemudian kepada masyarakat pencari keadilan supaya meneliti terlebih dahulu surat gugatannya apakah perkara itu kewenangan Pengadilan Agama yang ingin ia menuju kepadanya sebelum mendaftarkannya ke Kepaniteraan Peradilan Agama.