Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zahroh, Faiqotul Himmah (2019) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Faiqotul Himmah Zahroh_C95215051.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004” Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua pertanyaan dalam rumusan masalah yakni : bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan asas nemo judex idoneus in propria causa dan asas ius curia novit pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004? bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004? Data penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dikaitkan dengan putusan terkait. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang diambil dari buku, undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, dimana pada pasal 24C ayat (1-6) tidak ada kalimat atau kata yang membatasi pengujian undang-undang. Selain itu dalam menerapkan asas yang berbenturan hendaknya Mahkamah Konstitusi melihat filosofi tujuan hukum dari penerapan salah satu asas dengan mengandung nilai-nilai pancasila seperti nilai keadilan, dan nilai kepastian hukum. Tujuan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945, adalah untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi.Dalam kajian fqih siyasah permasalahan pada putusan tersebut dapat diselesaikan dengan melalui pendekatan kaidah-kaidah fiqhiyyah, dimana menerapkan salahsatu kemafsadatan yang kadar kemudaratannya lebih kecil. Selain itu, peradilan Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan peradilan Islam seperti wilayah al-Mazalim, wilayah al-Hisbah, dan wilayah al-Qada.Hal ini berdasarkan pada kewenangan kedua lembaga tersebut tidak ada yang sama. Namun peraturan yang diuji Mahkamah Konstitusi masuk pada Ahlul al-hall wa al-‘aqd. Sejalan dengan kesimpulan diatas, sebaiknya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 tidaklah dibatasi. Mengingat tidak menutup kemungkinan banyak sekali Undang-Undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945 yang bertentangan dengan konstitusi. Jika kewenangan tersebut dibatasi, kepada lembaga mana masyarakat bisa menguji undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945.