Analisis Hukum Islam terhadap Akad Ijarah dengan sistem Presentase pada Produk Gadai Emas di BNI Syariah cabang Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sulistiawati, Sulistiawati (2011) Analisis Hukum Islam terhadap Akad Ijarah dengan sistem Presentase pada Produk Gadai Emas di BNI Syariah cabang Surabaya. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Sulistiawati_C02206029.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini adalah basil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Dengan Sistem Persentase Pada Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Surabaya". Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: 1. Bagaimana sistem persentase pada produk gadai emas di BNI Syariah cabang Surabaya?; 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Akad ijirah dengan sistem persentase pada produk gadai emas di BNI Syariah cabang Surabaya? Data yang diperlukan daJam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, interview, dan do.kumentasi. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yaitu pemaparan secara umum tentang aplikasi gadai (rahn) emas dengan sistem persentase dengan menggunakan pendekatan logika induktif untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari basil penelitian tentang aplikasi akad Ijirah dengan sistem persentase yang bersifat khusus dengan dianalisis menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam al-Quran, al-Sunnah, dan pendapat fuqaha kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penulisan ini ditemukan, bahwa BNI Syariah cabang Surabaya dalam produk gadai emas menggunakan 3 akad yang saling berhubungan, yakni akad Qard, rahn, dan ijirah sebagai akad yang digunakan untuk menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ( Marhun ) atau ujrahnya. BNI Syariah menggunakan sistem persentase pada akad ijarahnya, yaitu 1,6 % dari nilai taksiran emas dengan alasan untuk mempermudah Penghitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhum. Aplikasi sistem persentase pada akad ijirah ini telah sesuai dengan hukum Islam, walaupun pada awalnya ada unsur ketidakjelasan karena nasabah tidak mengetahui secara langsung berapa biaya pemeliharaan yang akan ditanggungnya. Akan tetapi pada proses pembiayaan rahn, juru taksir rahn akan menghitung berapa jumiah biaya sewa tempat I peme1iharaan marhun dan langsung mencantumkannnya pada surat kontrak perjanjian ralm, ini berarti biaya pemeliharaan marhun sudah jelas dan berupa Harta tetap yang dapat diketahui. Sehingga menurut pandangan Hukum Islam penetapan biaya pemeliharaan di BNI Syariah cabang Surabaya telah sah dan boleh dilakukan dengan merujuk dengan diperbolehkannya akad ijirah. Dalam menetapkan biaya administrasi yang merupakan akumulasi dari seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank, termasuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (marhun) harus benar-benar biaya yang telah dikeluarkan, dan tanpa sedikit pun mengambil keuntungan di dalamnya. Dan untuk merealisasikan hal tersebut dan untuk menghindari dari penggunaan sistem perhihmgan bunga yang didasarkan pada nilai pinjaman, sebagai altematifuya sebaiknya BNI Syariah dapat menggunakan perhitungan biaya yang didasarkan pada jenis obyeknya.