ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO.37/PID.B/2014/PN.KBR TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohman, Fathur (2015) ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO.37/PID.B/2014/PN.KBR TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (310kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (267kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (463kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (645kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (313kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (426kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (249kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (222kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan No.37/Pid.B/2014/PN.KBR tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan bagaimana analisa hukum pidana Islam terhadap putusan No.37/Pid.B/2014/PN.KBR
Data dihimpun melalui studi pustaka, yang selanjutnya diolah dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa putusan Pengadilan Negeri Kota Baru No. 37/Pid.B/2014/PN.KBR
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukuman dirasa terlalu berat namun cukup adil karena adanya waktu untuk pengobatan atau rehabilitasi dalam masa tahanan sehingga bisa memperbaiki kejiwaannya. Hal ini diambil berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut dan juga melihat fakta-fakta pesidangan. Dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri adalah termasuk pada kategori kejahatan ta’zir, yang mana landasan dan penentuan hukumannya pada ijma’ (konsesnsus) yang berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalitas dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau fisik, polotik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Perbuatan yang diatas dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut telah merugikan kepada tata aturan masyarakat, agama, harta benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.
Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan perlunya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang selama ini beredar begitu pesat. Dalam fiqih jinayah hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah hukuman ta’zir yakni hukuman yang diberikan oleh ulil amri. Ulil amri dalam memberikan hukuman tidak boleh melebihi ketentuan syara’. Sedangkan penyalahgunaan narkotika kalau dikaitkan dengan jarimah ta’zir adalah jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Sukamto
Creators:
CreatorsEmailNIM
Rohman, FathurUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Hukum > Hukum Pidana Islam
Keywords: Narkoba; Hukum Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Islam
Depositing User: Editor : Rini Wahyuningsih------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 13 Jan 2016 04:21
Last Modified: 13 Jan 2016 04:21
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/3210

Actions (login required)

View Item View Item