Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rizal, Elvarina (2019) Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Elvarina Rizal_G71215031.pdf
Download (2MB)

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam suatu daerah khususnya kota Surabaya yang juga menjadi Ibukota provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan-pembiayaan daerah yang dilakukan akan diambil dari dana PAD tersebut. sebagai Ibukota tentunya banyak keperluan dan kepentingan ekonomi yang harus dilakukan kota Surabaya. Salah satu komponen pembentuk PAD berasal dari pajak yang juga merupakan penopang pembiayaan terbesar negara. Pajak yang cukup berkontribusi di Surabaya yakni pajak hiburan dan pajak reklame. Kedua pajak tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan bagi keperluan masyarakat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh pajak hiburan dan pajak reklame serta bagaimana kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya pada tahun 2015-2017. Metode yang digunakan yaitu penelitian secara kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder yang diambil secara langsung dari Badan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara variabel pajak hiburan dan pajak reklame memiliki pengaruh yang prosentasenya sangat kecil dari total keseluruhan pendapatan asli daerah Surabaya. Sedangkan, kontributor tertinggi dari pajak daerah Surabaya yakni dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perbandingan atas perolehan BPHTB dengan pajak hiburan dan pajak reklame ini memiliki selisih yang sangat jauh. Pemerintah daerah diharapkan untuk mampu memaksimalkan pajak hiburan dan reklame dengan mengembangkan berbagai tempat hiburan di Surabaya yang berpotensi menghasilkan pajak dan memperbaiki regulasi pengenaan pajk reklame. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mengatasi problem yang menjadi penyebab kecilnya kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan di Kota Surabaya tahun 2015-2017.