Perspektif Hukum Islam terhadap Ketentuan Ganti Rugi atas Harta Wakaf yang Terkena Dampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fany, Sylvy Ayly (2011) Perspektif Hukum Islam terhadap Ketentuan Ganti Rugi atas Harta Wakaf yang Terkena Dampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Sylvy Ayly Fany_C02207089.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32271

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Perspektif Hokum Islm terhadap Ketentuan Ganti Rugi atas Harta Wakaf yang Terkena Dampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo". Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan di antaranya adalah: (I) Bagaimana ketentuan ganti rugi harta wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo? (2) Bagaimana pandangan hokum islam terhadap ketentuan ganti rugi harta wakaf yang terkena dampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Penulis memperoleh data dengan cara interview (wawancara), serta rnempelajari dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan dengan masalah di atas. Selanjutnya data yang di peroleh di analisis dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif.. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, berdasarkan Nota Kesepakatan yang telah di buat oleh PT. Minarak Lapindo Jaya dan Keluarga Pondok pesantren Abil Hasan Asy syadili, yang isinya berupa ketent uan ganti rugi tanah wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo, sekarang sudah mendapatkan ganti rugi berupa tanah 4 ha dan bangunan yang masih dalam proses pembangunan yang letaknya di Desa Anggaswangi, Sidoarjo. yaitu Pondok pesantren Abil Hasan Asy syadili (putra dan putri), sekolah MI Ma' arif, Masjid Abil Hasan Asy syadili dan rumah Gus Maksum. Sedangkan ke lima harta benda wakaf yang lainnya, diantaranya adalah Masjid Baitur Rahman, Mushalla Al Hidayah, Mushalla Al Munawarah, Mushalla RahmacL Mushalla At-Taqwa, pemberian ganti rugi menjadi tanggung jawab pemerintah, karena ke lima benda wakaf tersebut merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ketentuan ganti ruginya berdasarkan pada Peraturan Badan Perta_nahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 20.07 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kedua, Menurut Pandangan hukum Islam ketentuan tersebut telah sesuai karena adanya kesepakatan dan unsur kerelaan di antara pihakpihak yang bersangkutan, selain itu besarnya harta wakafyang di terima oleh Nadzir baik berupa uang atau relokasi tanah .ama-sama di betulkan dalam Islam. Hal itu dimaksudkan agar harta wakaf tetap eksis dan tetap mamberikan manfaat bagi ketentuan umum, sehingga harta wakaf yang di wakatkan oleh wakif tidak menjadi sia-sia dan wakif mendapatkan pahala yang terus mengalir dari harta wakafnya. Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya PT Minarak Lapindo dan pihak-pihak yang terkait hendaknya menyelesaikan permasalahan ketentuan ganti rugi sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Kedua,dengan adanya penggantian harta benda wakaf baik berupa uang maupun relokasi tanah, diharapkan mampu memberikan kontribusi terus dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tujuan dan peruntukan harta wakaf, sehingga wakif dapat menerima pahalanya secara terus menerus.