Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 terhadap penerapan Jaminan di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khamilah, Khamilah (2011) Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 terhadap penerapan Jaminan di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khamilah_C02207079.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32303

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab masalah; Pertama, bagaimanakah penerapan jaminan di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya. Kedua, bagaimanakah analisis hukum Islam dan Undang- Undang No 42 Tahun 1999 tentang Penerapan Jaminan di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dengan kepala cabang, pegawai dan nasabah di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya serta melalui pembacaan. Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan disimpulkan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan jaminan di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan jaminan dan tidak menggunakan jaminan, yang tidak menggunakan jaminan pembiayaannya di bawah Rp 500.000 sedangkan di atas Rp 500.000 menggunakan jaminan. barang- barang yang dapat dijadikan jaminan di BMT berupa, BPKB, tabungan, sertifikat hak milik, barang- barang elektronik dan deposito kepada pihak BMT, kemudian barulah dibuat akad perjanjian hutang piutang. Dalam prakteknya, BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya, tidak menerapkan hukum jaminan seperti yang diharapkan peraturan -peraturan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 tentang pendaftaran jaminan dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan hukum jaminan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Penyelesaian sengketa hanya bisa dilakukan secara musyawarah tidak sampai pada upaya litigasi ke pengadilan. Jika upaya non litigasi tidak berhasil dan upaya litigasi tidak mempunyai dasar kekuatan hukum maka yang terjadi adalah penyitaan untuk selanjutnya dilakukan eksekusi barang jaminan. Tetapi kebanyakan nasabah BMT adalah masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi menerapk.an sistem kekeluargaan yang hadir sebagai solusi keuangan bagi mereka yang tidak bisa tersentuh atau terlayani oleh lembaga keuangan Bank. Sedangkan pengikatan jaminan dibawah tangan sesuai menurut hukum Islam karena telah mampu menjamin pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi merasa tenang dan percaya bahwa piutangnya akan dikembalikan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan: Pertama, hendaknya para pelaku BMT betul-betul menerapkan hukum jaminan sebagaimana yang dimaksudkan peraturan perundangan dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Kedua, keberadaan BMT memang bisa menjadi solusi masalah keuangan khususnya bagi masyarakat kecil menengah ke bawah, dengan ditandai tumbuh pesatnya BMT di berbagai tempat. Oleh karena itu sudah semestinya diterbitkan peraturan yang mengatur keberadaan BMT dan operasionalisasinya.