Analisis Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Malindra, An Nisaa' Fitrah (2019) Analisis Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
An-nisaa’ Fitrah Malindra_C05215005.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 adalah hasil penelitian yang difokuskan pada permasalahan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat izin tertulisdari Presiden. Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research) atau hukum normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya. Menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, pola pikir deduktif. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori fiqh siyasah yakni siyasah dusturiyyah al-sulthah al-tasyri’iyah untuk ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat izin tertulis dari Presiden berdasarkan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk menjaga harkat dan martabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tidak diperlakukan sembrono dan sewenang-wenang. Proses pemanggilan dan pemeriksaan yang cukup panjang oleh penyidik kepolisian akan mempengaruhi hasil dari penyidikan tersebut. Izin dari Presiden terhadap anggota DPR bertentangan dengan asas equality before the law yang mengedepankan kedudukan setara bagi setiap orang dihadapan hukum. Izin Presiden akan mengganggu dan menghambat kinerja penyidik kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum. Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus memahami kekuasaan dan jabatan yang diembannya secara benar perlu dibuat mekanisme pemisahan kewenangan anggota DPR sebagai pejabat negara dan sebagai subyek hukum agar proses penegakan hukum sesuai dengan asas bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan, perlakuan, kepastian dan keadilan.