Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kdrt suami terhadap istri berdasarkan ketentuan lex generalis dari lex spesialis (kajian putusan pengadilan negeri Sungailiat nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Diansyah, Ismail Nur (2019) Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kdrt suami terhadap istri berdasarkan ketentuan lex generalis dari lex spesialis (kajian putusan pengadilan negeri Sungailiat nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ismail Nur Diansyah_C93215104.pdf
Download (814kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis Dari Lex Specialis (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)”. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor:324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang tindak pidana penganiayaan suami terhadap istri dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman dalam putusan nomor:324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang tindak pidana penganiayaan suami terhadap istri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola piker deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan Negeri Sungailiat dalam memutus sanksi bagi pelaku penganiayaan suami terhadap istri sudah sesuai dengan ketentuan hukuman ta’zir menurut hukum pidana Islam, dimana hukuman ta’zir diserahkan kepada hakim. Hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 6 bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada pertimbangan hakim yang lebih memilih mempertimbangkan dakwaan alternatife ke dua dari jaksa penuntut umum yaitu menerapkan pasal 351 ayat 1 KUHP sebagai lex generalis disbanding menetapkan lex specialis yaitu pasal 44 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dakwaan alternatife ke satu jaksa penuntut umum. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas disarankan tindakan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya memperhatikan yang seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang yang lebih khusus dari pada Undang-Undang yang umum bahwa asas hukum pidana harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana.