Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/ VI/ 2002 terhadap penetapan Ijarah pada akad dana talangan haji di Pusat Koperasi Syirkah Mu'awanah (Puskopssim) NU Jawa Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aprilleo, Aldy (2019) Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/ VI/ 2002 terhadap penetapan Ijarah pada akad dana talangan haji di Pusat Koperasi Syirkah Mu'awanah (Puskopssim) NU Jawa Timur. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Aldy Aprilleo_C92215147.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Praktik Penetapan Ijarah pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur? Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap Praktik Penetapan Ijarah pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur? Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Puskopssim NU Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Masjid Al-Akbar Timur No. 9 Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara (interview) yaitu suatu penggalian data dengan cara memperhatikan, mengamati dan mendengar dan kemudian mencatatnya terhadap peristiwa, keadaan ataupun hal lainnya yang menjadi sumber data. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, yang pertama Aplikasi akad pembiayaan dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur menggunakan akad qard dan ijarah. Dalam prakteknya Puskopssim NU Jawa Timur menentukan besaran imbalan ijarah berdasarkan pada besaran dana talangan qard yang diberikan kepada nasabah dan waktu yang diperlukan nasabah untuk melunasi dana talangan haji. Kedua Dalam Analisis hukum Islam praktik penerapan ijarah yang berdasarkan besaran qard pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur, diperbolehkan karena telah sesuai dengan definisi, rukun dan syarat ijarah, sedangkan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan, praktek penetapan ija>rah pada akad Dana Talangan Haji di Puskopssim NU Jawa Timur tidak sesuai, karena, jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh Puskopssim NU Jawa Timur dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji dan besaran imbalan jasa al-Ijarah didasarkan pada besaran talangan al-Qard yang diberikan LKS kepada nasabah. Berdasarkan dari uraian di atas, maka untuk yang pertama, bagi para nasabah hendaknya selalu meminta penjelasan yang jelas tentang produk dana talangan haji dan penetapan ijarahnya, kedua, bagi pihak Puskopssim NU Jawa Timur dalam produk pembiayaan dana talangan haji Sebaiknya tidak mempersyaratkan jasa pengurusan dengan pemberian dana talangan haji dan besaran imbalan jasa al-Ijarah didasarkan pada besaran talangan al-Qard. Bisa menggunakan sistem infaq ataupun sedekah para calon jamaah haji.