Pendapat tokoh agama terhadap Borg yang ditentukan Murtahin dalam Gadai Sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khoir, Miftahul (2011) Pendapat tokoh agama terhadap Borg yang ditentukan Murtahin dalam Gadai Sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Miftahul Khoir_C02206114.pdf
Download (4MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32436

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini penulis lakukan karena berangkat dari permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah? Kedua, bagaimana pendapat tokoh agam.a tetkait dengan praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah? Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap borgyang ditentukan murtahin dalam gadai sawah? Data penelitian diperoleh melalui cara interview dan observasi untuk memperoleh data tentang praktek gadai sawab di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan untuk data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktit: Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, pelaksanaan gadai sawah di Ds. Banyukapah Kee. Kedungdung Kab. Sampang, yaitu pemberi gadai (ribin) meminjam uang sebesar tiga juta rupiah kepada penerima gadai (murtahin) guna menunjang kebutuhan Rahin sebagai jaminannya adalah sawah rahin. Adapun pekerjaan rahin sehari-harinya yaitu sebagai petani, sebingga dalam hal ini rahin tidak bisa Jagi mengelola sawah pertaniannya. Kedua, hukum dari praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah Kee. Kedungdung Kab. Sampang itu sah, karena sawah yang dijadikan jaminan (borg) adalah milik orang yang menggadaikan (rahin) dan barang jaminan tersebut tidak menimbulkan kerusakan atas pengelolaan yang telah dilakukan oleh penerima gadai (murtahin). Bagi para pelaku transaksi gadai sawah di Ds.Banyukapah Kee. Kedungdung Kab. Sampang, diharapakan agar berhati-hati dalam melaksanakan transaksi gadai, dan diharap.kan juga agar memperhatikan hukum-hukum syara'. Ulama setempat hendaknya memberikan penyuluhan tentang praktek gadai yang sesuai dengan syara' dan tidak merugikan salah satu dari pihak penggadai (rahin ) atau penerima gadai (murtahin).