Analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan Mudarabah yang mengandung Agency Problems di Bank Syariah Bukopin Cabang Suarabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

A'yun, Qurrotul (2011) Analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan Mudarabah yang mengandung Agency Problems di Bank Syariah Bukopin Cabang Suarabaya. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Qurrotul A'yun_C02207149.pdf
Download (5MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32439

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research). Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana proses akad perjanjian pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya 2. Masalah apa saja yang muncul dikarenakan agency problems yang terjadi dalam. pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan Mudarabah yang mengandung agency problems di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokwnentasi, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang dimulai dengan mengemukakan secara khusus permasalahan agency problems yang terjadi dalam. pembiayaan Mudarabah, kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam tentang akad Mudarabah. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek agency problems dalam akad pembiayaan Mudarabah ialah ketika kepentingan Mudarab bertentangan dengan sahib almal. Mudarab bertindak mengabaikan hubllllgan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan .sahib almal. Agency problems yang terjadi adalah berupa moral hazard (tindakan negatit) dan adverse selection (seleksi yang merugikan). Hukum akad pembiayaan Mudarabah yang mengandtm.g agency problems adalah haram, karena dalam akad tersebut mengandtm.g tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum Islam, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sebagaimana kiadah fiqh yang dillllgkapkan para ulama yaitu sesuatu yang diharamkan mengam.bilnya, maka diharamkan juga memberikan serta memberikannya. Selain itu, adanya keharaman dalan akad tersebut dapat membuat akad pembiayaan Mudarabah batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam Mudarabah, yaitu adanya asas rela sama rela dalam ijab qabul. Sebagaimana kaidah fiqh yang dillllgkapkan para 'ulama yaitu hukum asal dalam muamalah adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: Bagi pihak Bank lebih mensosialisasikan coreproduct yaitu skim Mudarabah, serta memperkuat adanya prinsip kehati-hatian dan mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan diberlalcukan terhadap mudarab yang melanggar akad. Bagi pihak nasabah/mudarab lebih menanamkan rasa amanah terhadap modal yang diberikan oleb bank, dan tidak menyalahgunakan modal tersebut. Selain itu, harus mempercayai bahwa akad yang dilalcukan tersebut memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam.