Muhammadiyah masa orde baru: sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru tahun 1968-1989

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fauziyah, Asmaul (2019) Muhammadiyah masa orde baru: sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru tahun 1968-1989. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Asmaul Fauziyah_A92215073.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru tahun 1968-1989” permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi, (1) Bagaimana kiprah Muhammadiyah pada masa orde baru dalam bidang politik, sosial-ekonomi, dan pendidikan? (2) Bagaimana kebijakan politik, keagamaan dan pendidikan pemerintah orde baru? (3) Bagaimana sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru tahun 1968-1989?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari tahap heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis yang bertujuan untuk mengkaji, mengungkap atau menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perilaku politik yang didefinisikan oleh Ramlan Surbakti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kiprah Muhammadiyah masa orde baru di bidang politik: upaya rehabilitasi Masyumi, pembentukan Parmusi, dan lepas politik praktis. Bidang sosial-ekonomi: pemberdayaan umat dan perkembangan ekonomi Indonesia. Bidang pendidikan: melalui sektor pendidikan Muhammadiyah terjadi mobilitas sosial vertikal besar-besaran. (2) Pemerintah orde baru mengeluarkan kebijakan terhadap umat Islam yaitu bidang politik: larangan rehabilitasi Masyumi, intervensi dalam kepemimpinan Parmusi, fusi partai dan RUU Keorganisasian dan Kemasyarakatan. Bidang keagamaan: mengeluarkan RUU Perkawinan dan RUU Peradilan Agama. Bidang pendidikan: mengeluarkan RUU Pendidikan Nasional dan Libur sekolah di bulan Ramadhan. (3) Muhammadiyah menunjukkan sikap politik alokatif dalam bentuk saran, pendapat dan pertimbangan melalui lobi, silaturrahim maupun surat resmi kepada pemerintah yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah tersebut.