Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 3 Th.2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Berakohol dalam Perspektif Hukum islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khotimah, Lina Kusnul (2010) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 3 Th.2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Berakohol dalam Perspektif Hukum islam. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lina Kusnul Khotimah_ C02205064.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32518

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berusaha mendeskripsikan tentang "Peraturan Da.erah Kabupaten Mojokerto No.3 Th.2009 tentang Pengawasan Pengend.alian Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam". Judul ini untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana pengaturan penjualan minuman beralkohol menurut peraturan daerah no.3 th.2009 tentang pengawasan pengendalian pengedaran dan penjualan serta perijinan minuman beralkohol? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peraturan tersebut? yang bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang penjualan minuman beralkohol. Data penelitiau dihimpun melalui kajian kepustakaan (library wsca.rch) dan selanjutnya di analisis me.nggunakan metode deskriptif analisis. Penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan cara menggunakan kaidah-kaidah yang umum, yang dalam hal ini buku-buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan
pembahasan dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan yang ada agar bisa diambil kesimpulan secara khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan dibentuknya peraturan daerah untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat, selaras dengan Islam yang menginginkan terbentulmya masyarakat yang tentram dan aman. Keharaman minuman beralkohol dan .khamr sudah jelas dalam al-Qur' an dan had is, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan keduanya baik peminumnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnnya, adalah hukumnya haram. Dalam Islam jual beli .khamr tidak ada batasan tempat untuk menjual akan tetapi dalam peraturan daerah ada batasan tempat unt'.lk menjual minuman beralkohol ditempat yang telah ditentukan sehingga antara hukum islam dan peraturan daerah tidak selaras. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pada pemerintah kabupaten mojokerto untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang telah ada saat ini, supaya peraturan-peraturan ini tidak bertntangan dengan norma-norma agama. Dan kepada majelis ulama' indonesia untuk memutuskan hukum dari permasalahan permasalahan baru yaug muncul dalam masyarakat agar tidak terjadi keragu-raguan dalam masyarakat.