Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik ganti rugi di J&T Express Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Siswahyuni, Agusti Dwi (2019) Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik ganti rugi di J&T Express Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Agusti Dwi Siswahyuni_C02215003.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik ganti rugi di J&T Express Sidoarjo. Skripsi ini menerapkan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo? 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo?. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dan merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggambarkan data yang ada atau fenomena yang telah terjadi sehingga diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu fakta tentang praktik ganti rugi di J&T Express Sidoarjo dan selanjutnya dianalisis dengan teori ija>rah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa mengenai praktik ganti rugi di J&T Express Sidoarjo yang mengacu pada klausula baku dan menjadi patokan dalam pemberian ganti rugi untuk barang yang mengalami kerusakan atau kehilangan yang tidak diasuransikan yaitu maksimal 10 kali dari ongkos kirim. Dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa praktik ganti rugi pada perusahaan jasa pengiriman barang J&T Express tidak sesuai dengan teori ija>rah karena pemberian ganti rugi oleh J&T Express dirasa tidak adil dan tidak memiliki kepastian hukum mengenai jumlah yang akan diberikan pihak J&T Express terhadap barang konsumen yang rusak atau hilang, baik itu barang yang dikirim dengan diasuransikan maupun tidak diasuransikan. Bentuk ganti rugi yang adil yaitu sesuai dengan harga barang yang dikirim sesuai dengan ketentuan ganti rugi yang dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kepada pihak J&T Express sebagai perusahaan jasa pengiriman barang dalam melaksanakan suatu transaksi atau pekerjaan hendaknya didasari dengan itikad baik antara kedua belah pihak supaya terjalin suatu transaksi yang sesuai dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, bagi pihak pelaku usaha diharapkan memberikan pelayanan yang baik dan memberikan tanggung jawab semestinya jika terdapat kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh kelalaiannya