Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Asy'ari, Hanif (2019) Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hanif Asy'ari_C05215013.pdf
Download (908kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Fikih Siyasah al-dusturiyah terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik” ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018. 2) Bagaimana analisis fikih siyasah al-dusturiyah terhadap pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan sistem pelayanan publik oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2018 dalam memberikan pelayanan pembuatan e-KTP sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugasnya berdasarkan UU. No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, namun mengenai sarana prasarana memang kurang memadai. Seperti halnya kursi dan gedung yang belum direnovasi. Berkaitan dengan tinjauan Siyasah Al-Dusturiyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan sudah baik karena telah menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU.No. 25 Tahun 2009 serta menjawab isu-isu yang ada di masyarakat dengan inovasinya mengadakan program jemput bola. Namun mengenai kedisiplinan pihak yang melayani yaitu pegawai, kurang menjalankan prinsip amanah yang sebagaimana pegawai diberikan amanah untuk menjalankan fungsi organisasi tersebut sebagaimana mestinya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan hendaknya meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama dalam segi fasilitas pendukung pelayanan berupa sarana dan prasarana, misalnya renovasi gedung, kursi yang memadai agar masyarakat merasa puas dan pelayanan lebih baik dan maksimal dari sebelumnya.