Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb tentang tindak pidana Dumping Limbah ke media lingkungan tanpa izin

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Utami, Venni Tri (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb tentang tindak pidana Dumping Limbah ke media lingkungan tanpa izin. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Venni Tri Utami_C03215038.pdf
Download (8MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb Tentang Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Tanpa Izin untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb tentang tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb tentang tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin. Dalam penelitian ini data diperoleh dari kajian kepustakaan, yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana dumping limbah, yakni berupa sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin telah terbukti melanggar Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana pertimbangan hakim yang menggunakan unsur dari Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dijatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menurut penulis, putusan tersebut tidak sesuai, karena, hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda dibawah minimal, dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkara ini terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin, yang bisa dilihat dari pertimbangan hakim yang mengunakan unsur-unsur dari Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Dalam tinjuan Hukum Pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin telah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa ta’zi<r, karena tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur’an dan al-Hadist. Sedangkan jenis ta’zi<r dalam bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa, bisa dalam bentuk sanksi yang ringan ataupun berat, seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan hukuman mati. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk penegak hukum terutama hakim yang di berikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dumping limbah.