Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada e-Commerce

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahayu, Yunike Puji (2019) Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada e-Commerce. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yunike Puji Rahayu_C92215142.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada e-commerce, merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah bagaimana praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada e-commerce dan bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada e-commerce. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, data diolah dengan tahapan editing, organizing dan analyzing. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yakni mengolahnya menjadi susunan deskriptif dengan pola pikir dedukti yang mengambil pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menyimpulkan praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada e-commerce menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 adalah tidak sah, karena aplikasi tersebut sudah jelas terdapat adanya biaya administrasi, denda dan bunga yang hal tersebut masuk dalam kategori riba. Berdasarkan kesimpulan diatas, saran bagi pihak Kredivo agar menurunkan bunga agar tidak terjadi adanya unsur riba dan bisa jadi ada penambahan biaya tetapi tidak terlalu tinggi yang dapat digunakan sebagai pengganti biaya administrasi. Saran bagi masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi kredit serta memastikan lembaga pembiayaan tersebut tidak merugikan masyarakat dan menjamin rahasia informasi yang diberikan nasabahnya.